bali.jpnn.com, MATARAM - Kanwil Kemenkum NTB melaksanakan kegiatan Penguatan Tim Sekretariat Wilayah Forum Komunikasi Kebijakan (FKK), Rabu (29/4).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi PPPH Edward James Sinaga, Tim Pokja BSK, serta CPNS Analis Kebijakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas perumusan kebijakan di tingkat wilayah.
Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang Undangan dan Pembinaan Hukum, Junarlis.
Jurnalis menekankan bahwa kualitas kebijakan sangat ditentukan oleh proses penyusunannya.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan yang baik harus berbasis data dan evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dilakukan melalui harmonisasi sejak tahap awal, serta memperhatikan prinsip simplifikasi dan keselarasan dengan agenda nasional.
“Kebijakan yang baik tidak datang tiba-tiba.
Kualitas kebijakan ditentukan oleh kualitas prosesnya, yang harus berbasis bukti, terkoordinasi sejak awal, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional,” ujar Junarlis.
Junarlis menyampaikan bahwa FKK bukan sekadar forum pertemuan, melainkan ekosistem hibrida yang menghubungkan pusat, wilayah, dan para pemangku kepentingan.
