jpnn.com - Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai instruksi DPP PDI Perjuangan yang meminta kader yang jadi kepala daerah menunda ikut retret, bisa berimplikasi negatif.
"Implikasi negatifnya bagi Kader PDIP yang menjadi kepala daerah, makin menegaskan konotasi bahwa mereka adalah petugas partai, bukan petugas rakyat yang sudah memilih," kata Iwan, Selasa (25/2/2025).
Lebih jauh, Iwan memandang sikap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut kian mempertegas bahwa PDIP beroposisi terhadap pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Iwan menilai sikap tersebut tidak terlepas dari penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
"Saya menilai, secara kelembagaan PDIP menabuh genderang perang (beroposisi, red). Tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjen mereka oleh KPK," tuturnya.
Menurut Iwan, PDIP sepertinya menganggap penetapan Hasto sebagai tersangka yang berujung penahanan, bernuansa politis dan menjadi rangkaian konflik antara PDIP dengan Joko Widodo (Jokowi).
"Bagi PDIP, Jokowi-lah aktor kekuatan politik di balik kasus ini," ucap Iwan.
Sementara, kata dia, Jokowi justru memperlihatkan kemesraan dengan rezim saat ini. Hal itu bisa disaksikan publik saat perayaan puncak HUT Gerindra.
