jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kepala desa dari wilayah Cilangkahan, Kabupaten Lebak, Banten, melakukan audiensi dengan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lebak-Pandeglang, Bonnie Triyana, di Kompleks Parlemen, Senin (30/3). Pertemuan itu membahas upaya pemekaran Cilangkahan menjadi daerah otonom baru yang telah diperjuangkan lebih dari dua dasawarsa.
Para kepala desa yang hadir antara lain Kepala Desa Bayah Timur, Jaro Rafik; Kepala Desa Rahong, Jaro Bedi; Kepala Desa Bejod, Jaro Rohmat; Kepala Desa Katapang, Jaro Emed; serta Kepala Desa Sumber Waras, Jaro Usuf. Mereka datang dari Kecamatan Malingping, Wanasalam, dan sekitarnya.
Jaro Rafik menyampaikan bahwa kedatangannya ke Jakarta tidak hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga menyuarakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menegaskan bahwa isu pemekaran menjadi yang paling utama. “Kami jauh-jauh datang dari Cilangkahan. Ini perwakilan dari para kepala desa se-Wilayah Cilangkahan. Pertama, silaturahmi ke sini, Pak Bonnie. Yang kedua, memang banyak hal, banyak persoalan, banyak keinginan yang ingin kami sampaikan. Dan yang paling besar itu ya soal Cilangkahan,” ujarnya.
Para kepala desa yang hadir mengeklaim mewakili seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda dan warga biasa. Mereka menilai potensi sumber daya alam dan ekonomi di wilayah selatan Banten itu sangat besar, tetapi terkendala akses serta pelayanan publik yang minim. Menurut mereka, keresahan yang muncul tidak bisa dianggap biasa.
“Yang tahu kondisi di Cilangkahan, soal keresahan masyarakat Cilangkahan ini, kan kami para kepala desa. Yang notabene adalah keterwakilan dari seluruh unsur masyarakat yang ada di Cilangkahan. Makanya tujuan kami ini bukan semata-mata membawa hal-hal yang biasa-biasa saja, tapi hal luar biasa yang tentunya juga mewakili puluhan ribu masyarakat yang ada di Cilangkahan,” jelas perwakilan kepala desa.
Salah satu faktor utama pendorong keinginan pemekaran adalah jarak tempuh yang jauh menuju ibu kota Kabupaten Lebak di Rangkasbitung. Mereka menyebut perjalanan dari Cilangkahan memakan waktu sekitar tiga setengah jam. Sebaliknya, jarak ke wilayah Sukabumi, Jawa Barat, justru lebih dekat. “Karena kebutuhan masyarakat itu memaksakan harus terbentuknya pemekaran. Makanya jangan sampai masyarakat kami geser ke Jawa Barat,” ujar salah satu kepala desa.
Bonnie Triyana yang juga merupakan putra daerah Lebak mengatakan, wilayah Cilangkahan telah berpuluh-puluh tahun berjuang menjadi daerah otonom terpisah. Anggota Komisi X DPR RI itu menilai persyaratan administrasi pemekaran tersebut telah memenuhi ketentuan. Bonnie menambahkan bahwa kesiapan wilayah itu terlihat dari adanya sertifikat tanah seluas 42 hektare yang disiapkan untuk pusat pemerintahan, yang sudah diproses melalui Badan Pertanahan Nasional.
“Artinya secara kesiapan sudah siap. Hanya membutuhkan kemauan dari pemerintah pusat untuk menggolkan ini, meloloskan permintaan dari masyarakat ini,” kata Bonnie.
