jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menilai keputusan Rahayu Saraswati Djojohadikusumo untuk mundur dari kursi DPR RI sebagai contoh akuntabilitas personal yang layak dijadikan rujukan bagi generasi pemimpin berikutnya.
Ketua Umum PB HMI Bagas Kurniawan menyatakan akuntabilitas bukan slogan.
“Saat terjadi kekeliruan yang melukai publik, pemimpin muda wajib mengambil konsekuensi, memulihkan kepercayaan, dan memastikan lembaga tetap bekerja,” ujar Bagas Kurniawan dalam keterangannya pada Kamis (18/9/2025).
Rahayu mengumumkan pengunduran dirinya melalui video di akun Instagram pada Rabu, 10 September 2025.
Dalam pernyataan itu, dia menyebut keputusan diambil setelah pernyataannya pada podcast ANTARA TV “On The Record” (Februari 2025) menuai keberatan publik.
“Saya menyatakan pengunduran diri sebagai Anggota DPR RI kepada Fraksi Partai Gerindra,” ujar Rahayu dalam unggahan video tersebut.
Menurut Bagas, pilihan mundur—alih-alih sekadar klarifikasi—menunjukkan kesediaan mengambil tanggung jawab politik secara nyata.
“Ini standar yang harus dinormalisasi—own the mistake, fix the trust. Contoh konkret seperti ini penting agar etika publik tidak berhenti pada retorika,” katanya.
