jpnn.com, JAKARTA - Pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai komunitas yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON) menyuarakan keresahan mendalam para mitra pengemudi atas berbagai kebijakan dan narasi publik yang dinilai menyesatkan, memecah belah, dan mempolitisasi keberadaan ojol.
Hal itu juga mereka utarakan saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Kamis (8/5) lalu.
Ketua Presidium KON Andi Kristianto mengatakan bahwa isu pengemudi ojol belakangan ini bukan lagi sekadar persoalan kesejahteraan atau perlindungan, tetapi telah berubah menjadi alat komoditas politik oleh sejumlah pihak yang tidak memahami akar persoalan di lapangan.
“Yang perlu diketahui, ojol sedang tidak baik-baik saja. Banyak kepentingan elite yang memanfaatkan ojol dengan cara membelah-belah kami demi kepentingan pribadi dan kelompoknya,” ucap Andi.
Menurut dia, isu-isu seperti THR, jaminan pensiun, hingga desakan perubahan status menjadi pekerja tetap, kerap muncul bukan dari aspirasi asli komunitas pengemudi, tetapi digulirkan oleh kelompok tertentu demi pencitraan atau kepentingan elektoral.
Pengemudi, kata Andi, kerap dijadikan panggung, tetapi tidak pernah dilibatkan secara sejati dalam proses pengambilan keputusan.
“Kami bukan panggung politik, kami bukan properti narasi. Jangan jadikan driver ojol sebagai alat untuk meraih dukungan, menambah suara, atau memperkuat posisi tawar di politik nasional,” kata dia.
Andi menyatakan bahwa sejak awal para pengemudi sadar bahwa hubungan kerja mereka bersifat kemitraan, dan bukan sebagai buruh formal.
