jateng.jpnn.com, SOLO - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mahfud MD mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus korupsi di tubuh Pertamina.
Dia menilai Kejagung tidak akan berani bertindak sejauh ini tanpa restu dari Presiden Prabowo Subianto.
"Kejaksaan Agung tidak akan seberani itu kalau tidak dapat izin dari presiden. Maka saya apresiasi presiden membiarkan Kejaksaan Agung bekerja," ujar Mahfud dalam seminar hukum di Universitas Slamet Riyadi, Solo, Kamis (27/2).
Menurut Mahfud, terlepas dari motif yang ada di balik pengungkapan kasus ini, yang terpenting adalah tegaknya hukum.
"Ini adalah awal dari langkah-langkah berikutnya yang perlu dilakukan. Kita tunggu tindak lanjut dari presiden," tambahnya.
Lebih lanjut, Mahfud mengajak masyarakat untuk tidak selalu berpikir negatif terhadap pemerintah. Dia menilai pengungkapan kasus ini merupakan bukti nyata pemerintah bekerja.
"Sekarang Kejagung sudah bisa menangkap Dirjen di Kementerian Keuangan, masuk ke kasus di ESDM, dan berbagai sektor lainnya. Itu patut diapresiasi," katanya.
Dia juga berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian ikut aktif dalam pemberantasan korupsi, bukan justru saling bersaing.
