jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, dalam memperbesar jatah kuota haji khusus pada tahun 2023-2024. Cara yang diduga digunakan adalah dengan membagi kuota ke beberapa travel haji dan umroh yang berafiliasi dengan Fuad.
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa temuan awal pihaknya menunjukkan Maktour Travel tidak mendapatkan jatah kuota haji khusus dalam jumlah besar. Namun, KPK mencurigai kegigihan Fuad dalam mengupayakan kuota haji hanya menghasilkan sedikit jatah yang diterima perusahaan tersebut.
Setelah dilakukan pendalaman, KPK menemukan fakta bahwa jatah kuota khusus yang diterima Fuad justru lebih besar dibandingkan travel haji dan umrah lainnya.
"Nah ini berbeda gitu, dia (Maktour Travel dapat kuota haji khusus) kecil, tetapi setelah kita urut-urut kan kami juga penasaran nih. Eh, si... Pak FHM ini, dia kan aktif, kenapa travel-nya dapatnya lebih sedikit gitu. Nah itu yang didalami. Ternyata dia, travel-travel itu ada yang afiliasi ke travel-nya gitu. Jadi dibagilah ke travel-travel yang afiliasinya, sehingga kalau dijumlah sebetulnya dia lebih besar dibanding yang lain," ungkap Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Minggu (15/3).
"Jadi, afiliasi kayak anak-anak perusahaannya gitu. Jadi dibagi," kata Asep menambahkan.
Travel-travel yang terafiliasi itu ternyata bernaung dalam Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU). Dalam forum tersebut, Fuad Hasan menjabat sebagai dewan pembina. Sayangnya, Asep saat ini belum dapat merinci lebih detail jumlah kuota haji khusus yang didapat atau dikelola Fuad.
"Berapa sih jumlahnya? Kan gitu ya. Eh saya hanya ingatnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang lain ya, apa namanya itu travel ya. Travel kan ada di, ada travel ini... bergabung dalam forum SATHU. Gitu, forum SATHU. Nah di sana ada M (Maktour Travel) ini kan," imbuh Asep.
Fuad diduga melalui Forum SATHU aktif bergerilya mendapatkan jatah kuota haji khusus. Salah satunya dengan menyurati Menteri Agama saat itu, Yaqut Cholil Qoumas, setelah pemerintah Arab Saudi memberikan kuota tambahan yang awalnya berjumlah 8.000 kepada pemerintah Indonesia pada 2023.
