Pemerintah Jaga Defisit APBN di Bawah 3 Persen, Siapkan Strategi Hadapi Lonjakan Harga Energi

KabarJakarta.com – Pemerintah memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3 persen di tengah tekanan global, termasuk kenaikan harga energi dan komoditas. Komitmen ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/03).

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus merespons dinamika ekonomi global yang terus berubah.

Strategi Efisiensi Anggaran untuk Menekan Defisit

Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian defisit dilakukan melalui efisiensi belanja di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Upaya ini telah dibahas dalam Sidang Kabinet Paripurna dan ditindaklanjuti bersama kementerian teknis terkait.

“Kita menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3 persen bisa dijaga,” ujar Menko Airlangga.

Efisiensi tersebut menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal tanpa harus mengorbankan program prioritas nasional.

Antisipasi Dampak Kenaikan Harga Energi dan Komoditas

Di tengah tren kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas global, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Salah satunya adalah meningkatkan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan penyesuaian pajak ekspor batu bara. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara seiring meningkatnya harga komoditas di pasar internasional.

Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat struktur penerimaan negara sekaligus menjaga keseimbangan fiskal dalam jangka menengah.

Percepatan Transisi Energi: PLTD ke PLTS

Sebagai bagian dari strategi efisiensi energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Kebijakan ini diprioritaskan untuk menekan ketergantungan pada bahan bakar berbasis minyak yang harganya terus meningkat.

Penugasan percepatan konversi ini diberikan kepada Badan Pengelola Investasi Danantara agar segera direalisasikan.

Transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk efisiensi biaya energi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang menuju kemandirian energi nasional.

Wacana WFH untuk Tekan Konsumsi BBM

Pemerintah juga mengkaji penerapan kebijakan Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja sebagai langkah penghematan energi, khususnya konsumsi bahan bakar kendaraan.

“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ungkap Menko Airlangga.

Saat ini, pemerintah masih mematangkan aspek teknis implementasi kebijakan tersebut. Rencananya, skema WFH tidak hanya diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga didorong untuk diadopsi oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.

Jadwal Implementasi Menunggu Kondisi Global

Penerapan kebijakan WFH direncanakan mulai setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa keputusan final akan mempertimbangkan perkembangan situasi global, termasuk harga minyak dan kondisi geopolitik.

“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” pungkas Menko Airlangga.

Respons Adaptif Jaga Stabilitas Ekonomi

Berbagai kebijakan yang disiapkan menunjukkan pendekatan pemerintah yang adaptif dalam menghadapi tekanan eksternal. Kombinasi antara efisiensi anggaran, optimalisasi penerimaan negara, hingga percepatan transisi energi menjadi fondasi dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Selain itu, upaya pengendalian konsumsi energi melalui kebijakan WFH juga mencerminkan pendekatan lintas sektor yang tidak hanya berfokus pada fiskal, tetapi juga perilaku konsumsi masyarakat.***