jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengungkap masih tingginya kebutuhan rumah di provinsi ini.
Berdasarkan data yang dipaparkannya dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kantor Bappeda Jateng, Rabu (23/7), total backlog perumahan di Jateng mencapai 1.312.000 unit.
"Backlog kita itu 1.312.000. Sebanyak 1 juta unit adalah rumah tidak layak huni (RTLH, red), sisanya 310 ribu adalah backlog untuk warga yang sudah punya sertifikat rumah permanen," ujar Luthfi.
Untuk menurunkan angka tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) menargetkan perbaikan 17.000 unit RTLH milik warga miskin.
Pemprov Jateng mengalokasikan dana sebesar Rp 20 juta per unit yang dilengkapi dengan dukungan dana dari kabupaten/kota, beberapa di antaranya bahkan menganggarkan hingga Rp 15 juta per unit.
"Provinsi memberi Rp 20 juta, kabupaten/kota ada yang menganggarkan Rp 15 juta," kata mantan Kapolda Jateng tersebut.
Luthfi menyebut penanggulangan kemiskinan tidak bisa dijalankan oleh satu dinas atau sektor semata.
Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang membutuhkan intervensi terpadu lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial hingga infrastruktur.
