jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai penyalahgunaan bantuan sosial (bansos). Data menunjukkan sekitar 571.410 Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima bansos diduga digunakan untuk transaksi judi online sepanjang 2024, dengan total transaksi mencapai Rp 957 miliar. Selain itu, lebih dari 100 NIK terindikasi terkait pendanaan terorisme dan korupsi.
"Bantuan sosial yang seharusnya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat rentan justru disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online, korupsi, hingga pendanaan terorisme. Ini tidak hanya melanggar tujuan bansos, tetapi juga mengkhianati amanah rakyat," kata Abidin dalam keterangannya, Jumat (11/7).
Abidin meminta Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan PPATK, Kepolisian, dan instansi terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh. Ia menekankan pentingnya validasi data agar tidak ada masyarakat miskin yang dirugikan akibat pencatutan NIK.
"Kita harus pastikan bahwa sanksi hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar terbukti menyalahgunakan bansos. Jangan sampai masyarakat yang NIK-nya dicatut justru kehilangan hak atas bantuan," tegasnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga mendorong pemerintah memperkuat sistem perlindungan data kependudukan dan mereformasi mekanisme penyaluran bansos agar lebih transparan. Ia mengapresiasi langkah Kemensos yang mulai menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, namun meminta implementasinya dipercepat.
"Komisi VIII akan terus mengawal isu ini dan memastikan bansos benar-benar sampai kepada yang berhak. Kami juga mendorong pemerintah meningkatkan literasi digital dan edukasi masyarakat agar tidak mudah terjerumus ke dalam praktik judi online," ujarnya.
Abidin mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pemberantasan judi online, pendanaan terorisme, serta menjaga integritas program bansos sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (tan/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
