jpnn.com, JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap pemerintah memastikan rencana penerapan margin fee dalam tata kelola ekspor kelapa sawit melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tidak menimbulkan beban baru yang pada akhirnya merugikan petani sawit di seluruh Indonesia.
Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan tata kelola ekspor boleh diperbaiki dan penerimaan negara boleh diperkuat, tetapi jangan sampai kebijakan tersebut mengganggu keberlangsungan usaha di industri sawit.
"Yang paling penting, jangan sampai biaya baru dalam ekspor pada akhirnya diteruskan ke hulu dan dibayar oleh petani melalui penurunan harga TBS. Harga dan pendapatan petani sawit tidak boleh menjadi sumber pembiayaan dari kebijakan tata kelola ekspor," ungkap Sabarudin dalam keterangan resmi, Sabtu (29/8).
“Pungutan ekspor saja yang saat ini mencapai 12,5 persen telah sangat menekan harga TBS. Data kami konsisten menunjukkan bahwa pungutan 12,5 persen itu menurunkan harga TBS petani antara Rp1.000 hingga Rp1.500 per kilogram. Artinya, setiap kenaikan 1 persen pungutan ekspor dapat menekan harga TBS petani sekitar Rp300 sampai Rp400 per kilogram,” sambungnya.
Menurut SPKS, margin fee yang ditetapkan PT DSI tidak boleh terlalu tinggi. Sebab, semakin besar beban biaya di sektor hilir, semakin besar pula risiko tekanan terhadap harga TBS yang diterima petani.
Sabarudin menjelaskan, pengalaman selama ini menunjukkan besarnya pungutan yang dibayarkan dari sektor sawit tidak juga memberikan manfaat yang lebih nyata bagi petani sawit rakyat.
“Nilai pungutan seperti Pungutan Ekspor yang diambil negara dari sektor sawit sudah sangat besar. Namun ironisnya, pemanfaatan dana tersebut selama ini lebih banyak dirasakan oleh industri atau perusahaan, sementara petani sawit rakyat belum mendapatkan perlindungan yang sebanding,” tegasnya.
Oleh karena itu, SPKS meminta PT DSI dan pemerintah tidak menambah beban baru bagi petani tanpa terlebih dahulu menyiapkan mekanisme perlindungan harga.
