jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong percepatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal itu disampaikannya saat meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola Surabaya pada Jumat (17/10) siang.
Menurut Tito, sistem digital yang terintegrasi akan mempermudah masyarakat dalam mengajukan berbagai persyaratan teknis pelayanan publik.
“(Sarannya) digitalisasi. Tadi ada beberapa yang disampaikan oleh Pak Wagub maupun Pak Wali Kota. Misalnya mengenai ada, sebelum menuju PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) itu ada lagi beberapa persyaratan,” ungkap Tito.
Dia menjelaskan berbagai syarat teknis tersebut sebaiknya dapat dihubungkan dengan sistem nasional agar data tata ruang antara pusat dan daerah dapat terintegrasi dengan baik.
“Kemudian juga perlu ada Kementerian PU itu ada memiliki program nasional namanya SIMBG ini ya, ini juga sisi informasi bangunan gedung, manajemen bangunan gedung,” katanya.
Dia memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Surabaya yang telah menghadirkan berbagai layanan publik di satu lokasi terpadu.
“Karena tadinya kalau tiap pengurus harus ke kantor dari satu kantor ke kantor lainnya. Hanya satu perizinan saja. Misalnya PBG. Harus cek lagi dukcapilnya. Setelah itu ke kantor berapa dinasnya, tata ruang, dinas perumahan, dinas lingkungan hidup, macam-macam,” ujarnya.
