jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang kelembagaan dan tata laksana sebagai bagian dari program reformasi birokrasi nasional.
Rakor yang berlangsung di Gumaya Tower Hotel, Kota Semarang, Rabu (29/10), dihadiri para bupati, wali kota, serta wakil kepala daerah se-Jawa Tengah atau perwakilannya.
Menpan RB Rini Widyantini menegaskan penyederhanaan birokrasi tidak hanya berfokus pada pemangkasan struktur organisasi, tetapi juga memastikan proses kerja antarorganisasi berjalan lebih efektif dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.
“Penyederhanaan birokrasi bukan sekadar pengiritan, melainkan bagaimana setiap OPD dapat berkolaborasi dan mempercepat pelayanan publik. Makin sederhana organisasinya, semakin sederhana pula proses bisnisnya,” ujar Rini.
Menurutnya, konsep collaborative governance atau network governance penting diterapkan di lingkungan pemerintah daerah agar antar-OPD di kabupaten dan kota bisa saling terhubung dan bekerja secara sinergis.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan telah melakukan beberapa penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan arahan Kementerian PANRB.
“Di tempat kami ada beberapa OPD yang digabung dan ada pula yang ditambah, tetapi tetap sesuai dengan nomenklatur kementerian. Arahan dari Ibu Menteri dan Komisi II DPR RI bahwa tidak cukup kecil kaya fungsi, tetapi yang utama adalah memberi manfaat bagi masyarakat,” kata Luthfi.
Dia menilai kolaborasi lintas-OPD masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.
