jpnn.com - KARAWANG - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dalam membersihkan sektor pertanian. Mentan Amran telah mencopot 192 pejabat serta mencabut izin 2.300 distributor/pengecer pupuk yang merugikan petani dan mengganggu swasembada pangan.
Menurut Mentan Amran, sepanjang satu tahun terakhir, Kementerian Pertanian telah mencabut izin 2.300 distributor pupuk di seluruh Indonesia, yang terbukti melanggar kebijakan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
"Pupuk, izin Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kadang kami disampaikan bahwa ini mentan kejam karena izin (distributor/pengecer pupuk) yang kami cabut sudah 2.300 seluruh Indonesia," kata Mentan Amran dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan oleh Presiden Prabowo di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1).
Pencabutan izin dilakukan secara cepat dan langsung, termasuk melalui sistem digital, begitu ditemukan praktik permainan harga pupuk yang memberatkan petani dan mengganggu kelancaran produksi pertanian nasional.
"Begitu naik harga dari HET, main-main, kami langsung cabut izinnya. Dan pada hari itu juga, hanya ditombol, langsung kami cabut izinnya," ungkap Mentan Amran.
Selain itu, dia juga mengungkap bahwa Kementan mencopot 192 pejabat internal yang dinilai berkinerja buruk, menyalahgunakan kewenangan, hingga terlibat praktik yang merugikan sektor pertanian.
Mentan Amran menyatakan tindakan tersebut merupakan bentuk kepatuhan terhadap arahan presiden agar birokrasi pertanian bersih, profesional, dan sepenuhnya berpihak pada kepentingan petani serta ketahanan pangan nasional.
"Kami copot dari Kementerian (Pertanian) luar dan dalam Bapak Presiden. Dari dalam Kementerian Pertanian ada 192 pejabat kementerian kami copot, ada kami pecat, ada yang masuk penjara," kata Amran.
