jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tanfidziyah MWC NU Tanah Abang Alit Kustizar mengecam keras dan menyayangkan upaya framing yang menyeret nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam dugaan kasus korupsi kuota haji senilai Rp 1 triliun.
“Framing seperti ini adalah bentuk fitnah yang sangat berbahaya. Menyebarkan tuduhan tanpa bukti yang sah bukan saja merugikan nama baik PBNU, tetapi juga merupakan upaya sistematis untuk melemahkan peran ulama dan merusak kepercayaan umat,” tegas Ketua MWC NU Tanah Abang Alit Kustizar pada Rabu (17/9/2025).
Menurut Alit, NU Tanah Abang menilai pihak-pihak yang secara sengaja menggiring opini publik dengan mengaitkan PBNU ke dalam isu korupsi ini telah melakukan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan mencederai prinsip etika komunikasi publik.
Upaya ini jelas memiliki motif politik yang dapat memecah belah persatuan umat Islam dan menodai marwah jam’iyyah NU.
“NU Tanah Abang menolak keras segala bentuk kriminalisasi dan pencatutan nama PBNU. Jika ada dugaan tindak pidana korupsi, serahkan kepada aparat penegak hukum. Jangan justru menggoreng isu dengan menyeret organisasi keagamaan sebagai kambing hitam. Ini bentuk penghinaan terhadap jutaan warga Nahdliyyin,” ujar Alit.
Sebagai langkah konkret, menurut Alit Kustizar, NU Tanah Abang mendesak agar:
1. KPK mengedepankan prinsip tabayyun, verifikasi fakta, dan tidak ikut menjadi corong framing, karena ini persoalan personal bukan lembaga
2. Aparat penegak hukum segera MENINDAKLAJUTI isu korupsi kuota haji dengan transparan, tanpa pandang bulu, agar tidak ada ruang bagi spekulasi dan fitnah.
