jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Ribuan pegawai honorer di Kabupaten Temanggung masih waswas menanti kepastian. Pasalnya, hingga kini masih ada lebih dari 1.260 honorer yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Temanggung Agus Setyawan mengakui meski pemerintah pusat telah menetapkan tenggat pengangkatan honorer sampai 31 Desember 2025, persoalan di daerah belum sepenuhnya tuntas.
“PR kami adalah honorer paruh waktu sekitar 1.350 orang, insyaallah prosesnya segera selesai. Namun, yang tidak masuk paruh waktu jumlahnya juga cukup banyak, sekitar 1.260 orang. Jadi bagaimana caranya supaya mereka tidak putus kerja, ini yang sedang kami godok solusinya,” ujar Agus, Senin (23/9).
Menurutnya, Pemkab Temanggung tidak ingin mengabaikan jasa para honorer yang selama ini mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, skema penyelamatan honorer tengah disusun dengan mempertimbangkan regulasi pusat dan kemampuan anggaran daerah.
“Apapun, mereka sudah berbakti. Kami akan memikirkan jalan terbaik agar tidak ada yang diputus pekerjaannya. Namun, tentu harus sesuai aturan dan anggaran yang kami punya,” tegasnya.
Sementara untuk pegawai yang sudah berstatus PPPK, Agus memastikan evaluasi kinerja dilakukan secara berkala oleh masing-masing OPD. Hal ini penting untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus sebagai dasar kontrak ke depan.
“Karena mereka berkontrak, regulasinya jelas, termasuk jika ada konsekuensi pemutusan kontrak bila tidak memenuhi kinerja,” ungkapnya.
Agus berharap hasil pembahasan dengan kementerian terkait bisa melahirkan formula yang tidak hanya berpihak pada regulasi nasional, tetapi juga melindungi ribuan honorer di daerah agar tetap memiliki kepastian kerja. (antara/jpnn)
