jpnn.com - SEMARANG - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah menerima 35 aduan dari masyarakat selama pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2025/2026 untuk jenjang SD hingga SMA sederajat.
Kepala Ombudsman Jateng Siti Farida menyebut dari puluhan aduan yang masuk, masih didapati dugaan praktik penjualan seragam dan buku di sejumlah sekolah.
“Kalau yang masih kami periksa ya itu, aduan soal penjualan seragam dan juga buku. Saat ini kami sedang mendalami di daerah Kudus dan Karanganyar,” ujar Farida saat ditemui di kantornya, Selasa (8/7).
Dari total 35 aduan, 33 di antaranya terkait pelaksanaan SPMB jenjang SMA/SMK.
Menurut Farida, mayoritas pengaduan itu menyangkut masalah titik koordinat domisili serta ketidaksesuaian data afirmasi siswa miskin.
Ombudsman Jateng menilai respons penyelenggara SPMB tahun ini jauh lebih progresif dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Menurut kami, tahun ini jauh lebih baik. Ketika ada laporan dari masyarakat, baik dari cabang dinas maupun dinas pendidikan, penyelesaiannya lebih cepat dan responsif,” kata Farida.
Pihaknya juga masih memproses laporan mengenai keberadaan kelas khusus olahraga pada salah satu sekolah di Kabupaten Cilacap yang diduga menyimpang dari aturan.
