jpnn.com - Sejak 2005, Depok menjadi salah satu daerah otonom yang melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama setelah kabupaten Kutai Kertanegara.
Kala itu, konstelasi politik bergeser dari Golkar ke tangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sejalan dengan perubahan konteks politik tersebut, organisasi massa (Ormas) berkembang pula di daerah penyangga Jakarta tersebut.
Bahkan, dalam beberapa dekade terakhir, peran ormas yang kerap menyuarakan aspirasi mereka terhadap kebijakan pemerintah, kian sentral dalam praksis politik kekuasaan.
Sebagian dari ormas ini mengkritik bahkan mengkonfrontasi kebijakan pemerintah setempat secara satir, tajam.
Mereka berpendapat, kebijakan yang diterapkan kurang memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
Namun, apakah kritik yang dilontarkan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat ataukah hanyalah mainanan politik belaka?
Fenomena keterlibatan ormas dalam politik lokal bukanlah hal yang baru.
