jabar.jpnn.com, BOGOR - Pakar kebijakan publik Nandang Sutisna menilai Indonesia saat ini menunjukkan gejala kemunduran demokrasi yang semakin menguat dan mengarah pada praktik kekuasaan yang menyerupai era Orde Baru.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak dapat dianggap sebagai dinamika politik yang wajar, melainkan menjadi peringatan serius bagi masa depan demokrasi dan negara hukum di Indonesia.
“Tidak bisa dipungkiri, kita sedang menghadapi regresi demokrasi. Sejumlah kebijakan dan praktik penyelenggaraan negara memperlihatkan kecenderungan penguatan kekuasaan yang terpusat dan melemahnya kontrol publik,” ujar Nandang.
Salah satu gejala yang disorot Nandang adalah menguatnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD.
Wacana tersebut kerap dikemukakan dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Namun, menurut Nandang, langkah itu berpotensi menggerus prinsip kedaulatan rakyat.
“Pengembalian pilkada ke DPRD bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut hak politik rakyat dan substansi demokrasi. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa mekanisme tersebut sangat rentan terhadap transaksi politik dan dominasi oligarki partai,” ujarnya.
Selain isu pilkada, Nandang juga menyoroti maraknya politik uang dan tingginya biaya pemilu yang dinilai justru memicu praktik korupsi yang semakin masif.
Ia menilai demokrasi elektoral yang berbiaya tinggi telah menciptakan siklus korupsi yang sistemik.
