jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah masih membutuhkan sekitar 3.000 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengajar di 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan total kebutuhan tenaga pendidik di Sekolah Rakyat mencapai 6.000 orang, termasuk guru dan tenaga pendukung non-guru. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
“Kebutuhan sekitar 6.000, hampir 3.000 guru dari PPPK. Mereka akan ditempatkan di 166 titik Sekolah Rakyat dari Sabang sampai Merauke,” ujar Rini dalam taklimat media seusai meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Semarang, Rabu (29/10).
Rini menjelaskan pemerintah menggunakan dua skema perekrutan, yakni dengan memanfaatkan pegawai negeri sipil (PNS) di daerah tempat sekolah berada, serta menyerap PPPK yang telah lolos seleksi nasional.
Namun, tidak semua yang lolos seleksi bisa langsung ditempatkan di Sekolah Rakyat. Menurut Rini, para guru tetap harus menjalani proses penyaringan tambahan karena lembaga tersebut memiliki standar khusus.
“Guru-guru yang sudah lulus PPG bisa ikut tes tambahan untuk Sekolah Rakyat. Jadi tidak serta-merta langsung berpindah. Baik guru PPPK maupun PNS harus melalui proses seleksi lagi,” ujarnya.
Rini menekankan tugas guru di Sekolah Rakyat tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi dan mengasuh siswa selama 24 jam penuh.
Pendekatan tersebut dirancang agar perkembangan akademik dan karakter siswa dapat terukur secara menyeluruh.
