jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemkot Surabaya makin serius menciptakan iklim investasi yang terbuka dan responsif bagi para investor.
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lasidi mengatakan sebagai bagian dari percepatan investasi, Pemkot Surabaya telah memangkas birokrasi layanan perizinan, sejak tahun 2023.
“Kami memiliki sistem pengaduan daring yang terintegrasi langsung dengan kantor Wali Kota. Setiap laporan yang masuk wajib ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 24 jam,” ujar Lasidi, Sabtu (19/7)
Tak hanya itu, DPMPTSP juga menempatkan tim teknis dari perangkat daerah (PD) terkait di satu lokasi terpadu: Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola.
Hal ini dilakukan untuk memberi layanan satu pintu (one stop service) yang efisien dan bebas dari praktik berbelit.
“Kalau lahan sudah jelas, prosesnya akan lebih lancar. Para investor yang masuk juga berkontribusi pada pembangunan kota, peningkatan lapangan kerja, dan kesejahteraan warga,” ucapnya.
Sejumlah inovasi juga diluncurkan untuk memikat dan mempermudah investor, mulai dari Klinik Investasi untuk informasi dan konsultasi, Lapis Lupis sebagai fasilitas penyelesaian hambatan usaha, hingga Pesona Buaya, layanan jemput bola izin UMKM.
Ada pula program edukasi perizinan digital seperti Wani Ngurus Izin, layanan tanya jawab Takon Sobat via WhatsApp, dan chatbot interaktif bernama Si Pintar.
