jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya berencana menerapkan kebijakan terkait penggunaan transportasi umum bagi aparatur sipil negara (ASN) dalam rangka penghematan bahan bakar minyak (BBM).
“Untuk penghematan BBM, seperti tahun-tahun sebelumnya yang pernah kita lakukan, nanti satu hari pegawai negeri yang ngantor di balai kota atau kantor manapun tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, tetapi menggunakan kendaraan umum,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (30/3).
Selain transportasi umum, ASN yang memiliki jarak tempat tinggal dekat dengan lokasi kerja juga didorong menggunakan sepeda sebagai alternatif.
“Kalau yang rumahnya dekat, cukup naik sepeda, tetapi karena banyak ASN Surabaya yang rumahnya di Sidoarjo atau Gresik, maka kami minta menggunakan transportasi umum,” jelasnya.
Eri menyebut, kebijakan tersebut rencananya akan diterapkan setiap hari Jumat. Namun, pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait wacana work from home (WFH).
“Insyaallah hari Jumat, tetapi kalau nanti WFH-nya dari Pak Presiden ditetapkan di hari tertentu, ya kami sesuaikan,” katanya.
Terkait wacana WFH, Eri menyatakan Pemkot Surabaya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
Dia juga menjelaskan bahwa konsep kerja fleksibel sebenarnya sudah lama diterapkan di Surabaya melalui sistem work from anywhere (WFA).
