jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai honorer atau non-ASN yang gagal dalam seleksi CPNS maupun PPPK tahun ini.
Kepastian itu disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen seusai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI secara daring, Senin (30/6).
“Closing-nya jelas, tidak akan ada PHK. Semua dipikirkan, dari P3K, ASN, non-ASN, sampai GTT (Guru Tidak Tetap),” tegas Gus Yasin, sapaan akrabnya,.
Rapat yang diikuti unsur Kemenpan RB, BKN, Kemendagri, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia itu membahas masa depan tenaga honorer, termasuk nasib GTT dan PPPK yang masih menyisakan banyak persoalan di lapangan.
Gus Yasin mengingatkan bahwa jangan sampai ada ‘klaster pengangguran baru’ akibat adanya PHK massal pegawai non-ASN yang selama ini telah mengabdi di instansi pemerintahan.
“Kalau sampai ada PHK, bukan hanya tidak adil, tetapi juga rawan menimbulkan masalah sosial baru. Kami akan akomodasi semua usulan demi menjaga stabilitas,” jelasnya.
Selain soal PHK, isu krusial lainnya yang mengemuka adalah kepastian jenjang karir bagi PPPK agar tidak terus berada di bawah bayang-bayang PNS. Gus Yasin menilai PPPK harus mendapatkan hak yang sama, termasuk dalam hal promosi jabatan, penghargaan kinerja, dan pengembangan kompetensi.
“Kalau semua haknya bisa dipenuhi setara PNS, tentu itu paling bagus. Jangan ada lagi dikotomi PPPK dan PNS,” imbuhnya.
