jpnn.com, JAKARTA - Persatuan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI) menegaskan pentingnya komitmen dalam pemberantasan tambang ilegal agar tidak sebatas wacana.
Ketua Umum PERHAPI Sudirman Widhy Hartono menilai langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam penegakan hukum sektor mineral dan batu bara.
“Program pemberantasan tambang ilegal harus dijalankan secara sistematis, lintas lembaga, dan berkelanjutan. Ini momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya nasional,” ujar Sudirman.
Menurut dia, pembentukan Satgas Pemberantasan Tambang Ilegal dan Kawasan Hutan menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius menindak pelaku perusakan sumber daya alam.
“Kami mengapresiasi langkah Presiden yang langsung menyoroti masalah ini dalam Sidang Tahunan MPR 15 Agustus lalu. Ini pertama kalinya isu tambang ilegal benar-benar diangkat di level tertinggi negara,” kata dia.
Masalah tambang ilegal, lanjut Sudirman, bukan hal baru. Aktivitas itu sudah muncul sejak masa kolonial, terutama pada komoditas timah, emas, dan batuan.
Namun, lonjakan signifikan terjadi sejak era reformasi akhir 1990-an, ketika penggunaan alat berat seperti ekskavator dan truk besar mulai masif.
“Praktik tambang ilegal tidak mungkin dijalankan oleh rakyat kecil semata. Ada keterlibatan modal besar, jaringan lokal, hingga oknum aparat,” jelasnya.
