jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto meminta pemerintah berhati-hati pada salah satu poin persyaratan kerja sama perdagangan dengan AS berupa pertukaran data pribadi.
Menurutnya, persyaratan ini sangat mengkhawatirkan karena rawan penyalagunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Anggota DPR RI 2019-2024 itu menegaskan Pemerintah jangan lemah menyikapi permintaan AS.
"Sehingga semua syarat yang diminta, termasuk menyerahkan data pribadi, dapat disetujui dengan gembira," jelas Mulyanto dikutip, Kamis (24/7).
Dalam kondisi sistem pengawasan yang lemah kesepakatan ini jelas akan membahayakan.
Mulyanto khawatir adanya potensi kebocoran atau penyalahgunaan data oleh lembaga bisnis atau lembaga lainnya di luar negeri.
"Apalagi kalau kontrol lintas yurisdiksi masih lemah dan adanya ketimpangan perlindungan hukum bagi WNI di luar negeri," tegasnya.
Mulyanto juga menilai kesepakatan internasional yang berdampak pada hak digital seperti ini harusnya melibatkan pengawasan dari legislatif dan konsultasi publik.
