jatim.jpnn.com, SURABAYA - Paguyuban Jukir Surabaya (PJS) meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membuka ruang dialog sebelum menerapkan sistem parkir digital. PJS menilai perubahan sistem parkir tidak hanya soal teknologi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial bagi ribuan juru parkir.
Wakil Ketua PJS Feri Fadli menyatakan pentingnya kejelasan regulasi agar kebijakan baru tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Dia mengingatkan agar Pemkot Surabaya tidak menerapkan aturan yang multitafsir dan merugikan pekerja parkir.
“Jangan sampai memunculkan aturan abu-abu. Seperti kasus toko modern, katanya digaji yang layak tapi ada yang Rp300 ribu sampai Rp700 ribu,” kata Feri, di Jalan Jimerto, Kamis (18/12).
Selain kejelasan aturan, Feri juga menyoroti skema pembagian pendapatan yang dinilai harus adil bagi jukir. Menurutnya, sistem bagi hasil masih relevan selama persentasenya tidak merugikan pihak yang bekerja langsung di lapangan.
“Bagi hasil harus lebih banyak untuk jukir, misalnya jukirnya 80 persen terus pemerintah 20 persen. Biar enggak terlalu jomplang karena kalau (kendaraan) hilang jukirnya yang ganti,” ucapnya.
PJS juga menekankan agar kebijakan parkir digital tidak berujung pada meningkatnya pengangguran terselubung. Feri menyebut, banyak jukir pembantu yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sistem parkir konvensional.
“Kalau sistem gaji terus jukir pembantu bagaimana. Yang diakui oleh Dishub ada 1.370 titik parkir tepi jalan umum, ditambah per titik minimal dua orang itu sudah berapa ribu,” jelasnya.
“Jukir pembantu itu juga punya KTA dari Dishub, ini yang harus jelas dulu aturannya. Kalau sistem gaji, siapa yang digaji? Kalau hanya jukir utama jelas PJS menolak,” imbuh dia.
