jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 181.867 KK belum terkonfirmasi dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat diminta segera melakukan pembaruan melalui laman resmi surabaya.go.id, hingga 31 Maret 2026
Apabila tidak segera dilakukan, maka NIK dari ratusan ribu KK tersebut, akan ditertibkan oleh Pemkot Surabaya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, langkah ini menjadi percepatan pendataan, sekaligus wujud komitmen kuat dalam melindungi data pribadi masyarakat.
“Diperuntukkan bagi warga yang belum sempat ditemui petugas saat survei lapangan. Melalui sistem ini, warga dapat memastikan status pendataannya secara mandiri,” ujar Eddy.
Ia menambahkan, warga cukup memasukkan NIK dan tanggal lahir untuk mengecek statusnya. Apabila belum disurvei, bisa langsung mengisi formulir konfirmasi online.
“Digitalisasi layanan tersebut tidak hanya berorientasi pada percepatan, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi sesuai ketentuan perundang-undangan,” kata dia.
Pihaknya menjamin kerahasiaan data. Informasi yang ditampilkan dalam sistem hanya berupa inisial nama serta wilayah administratif seperti RT/RW, kelurahan, dan kecamatan.
“Tidak ada data pribadi yang dibuka secara detail.Kami pastikan keamanan data menjadi prioritas. Informasi yang masuk hanya digunakan untuk kepentingan verifikasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi,” tegasnya.
