jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu mempercepat eksekusi belanja negara guna mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional yang masih bergerak moderat.
Hal itu diungkapkan Research Director Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) Gundy Cahyadi di Jakarta, Senin (14/7).
Menurut Gundy, dalam situasi global yang belum stabil, belanja negara menjadi salah satu instrumen utama untuk menjaga momentum pertumbuhan.
Setelah mencatat pertumbuhan PDB sebesar 4,87 persen (yoy) di kuartal I tahun ini, laju pertumbuhan ekonomi kami lihat masih belum membaik di kuartal II.
"Konsumsi rumah tangga—kontributor utama pertumbuhan—masih lemah, sementara sektor swasta cenderung menunggu arah kebijakan pemerintah,” ujar Gundy.
Prasasti menyampaikan momentum yang belum solid ini mengindikasikan perlunya kebijakan fiskal yang lebih agresif dalam waktu dekat.
Sebab, data menyebutkan eksekusi belanja negara masih berjalan relatif lambat. Hingga akhir Juni 2025, realisasi belanja baru mencapai 38,9 persen dari pagu APBN.
Angka ini tertinggal dari realisasi tahun lalu di 42,0 persen dan juga lebih rendah dari rerata historis 41,2 persen di periode 2021–2024.
