jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah program awal yang digulirkan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa dinilai memiliki potensi berdampak pada sektor riil, tetapi juga dihadapkan pada tantangan efektivitas yang nyata.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Wisnu Setiadi Nugroho memberikan analisis kritis terhadap dua program utama: penempatan dana negara Rp 200 triliun di bank BUMN dan program magang bagi lulusan perguruan tinggi.
Wisnu menilai langkah Menkeu Purbaya menempatkan dana negara Rp 200 triliun di lima bank umum mitra (BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI) adalah kebijakan yang masuk akal.
Menurutnya, langkah ini dapat memanfaatkan dana negara yang mengendap di Bank Indonesia (BI) akibat serapan anggaran yang lambat.
"Penempatannya ke bank dapat meningkatkan kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit, rasio likuiditas membaik, dan hambatan dana jangka pendek berkurang," ujar Wisnu, Jumat (26/9).
Namun, ia mengingatkan bahwa efektivitas kebijakan ini memiliki batasan. Suntikan likuiditas hanya akan berdampak ke sektor riil jika ada permintaan kredit yang layak dan bank bersedia menyalurkannya untuk kredit produktif.
Jika tidak, dana tersebut berisiko hanya akan “terparkir" di instrumen aman dengan dampak terbatas pada penyerapan tenaga kerja.
Selain itu, ada risiko munculnya beban tersembunyi bagi APBN jika dana digunakan untuk menjamin kredit berisiko tinggi tanpa manajemen risiko yang transparan.
