jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia menyoroti kurangnya transparansi pemerintah dalam mengungkap hasil negosiasi tarif dengan Amerika Serikat, khususnya poin tambahan mengenai akses data warga negara Indonesia oleh pihak AS.
"Pemerintah belum memberikan keterangan resmi tentang hasil negosiasi ini. Hampir semua informasi justru berasal dari pihak AS, terutama melalui media sosial Donald Trump. Ini tidak tepat. Perjanjian sepenting ini harus disampaikan langsung oleh pemerintah secara terbuka," kata Ray dalam keterangannya, Kamis (24/7).
LIMA mencatat, dari lima poin awal, perjanjian kini bertambah menjadi enam poin, dengan dua isu krusial, yakni hak AS atas akses sumber daya alam Indonesia dan akses data warga negara Indonesia oleh pihak AS.
"Publik perlu kejelasan, apakah akses data warga ini hanya terbatas untuk pemerintah AS atau termasuk pihak swasta mereka? Ini menyangkut kedaulatan dan privasi data jutaan warga Indonesia," lanjut dia.
Ray mendesak DPR untuk menggunakan hak pengawasan guna meminta penjelasan resmi pemerintah. "DPR harus menilai apakah enam poin perjanjian ini menguntungkan atau justru merugikan Indonesia, baik jangka pendek maupun panjang. Ini momentum bagi DPR membuktikan kesetiaannya pada rakyat, bukan sekadar koalisi," tegas Ray. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
