jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi anggapan publik terkait potensi munculnya 'korupsi elite' apabila kepala daerah dipilih oleh DPR.
Menurut Hasto, kekhawatiran tersebut justru harus dijawab dengan penguatan sistem pencegahan korupsi, bukan dengan prasangka politik semata.
“Itu tugas kita untuk saling mengingatkan. Kalau ada korupsi maka tugas partai adalah membangun sistem pencegahan korupsi,” ujar Hasto.
Dia menegaskan PDI Perjuangan secara konsisten mengembangkan mekanisme pencegahan tersebut, termasuk melalui rekomendasi Rakernas partai yang secara khusus menyoroti isu antikorupsi.
“Ini harus dilakukan terus-menerus oleh PDI Perjuangan,” tuturnya.
Hasto juga menyoroti praktik penegakan hukum yang dalam realitasnya kerap dijadikan instrumen kekuasaan.
“Dalam praktik, penegakan hukum sering kali menjadi instrumen kekuasaan. Itu bukan lagi makna power, tetapi force, menggunakan kekuatan untuk menekan pihak lain,” katanya.
Dia mengakui pengalaman pribadi membuatnya memahami penegakan hukum tidak selalu berjalan ideal, terutama ketika tidak ditopang fakta hukum yang kuat atau bahkan disertai rekayasa hukum.
