jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ketua DPD FEM Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Barat Muhamad Sidarta merespons keras pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal upah.
Sidarta menilai pernyataan Luhut soal usulan agar pemerintah tak diatur soal upah oleh organisasi buruh itu, tidak mencerminkan semangat dialog sosial yang konstruktif.
Menurutnya, organisasi buruh tak pernah bermaksud untuk mengatur pemerintah.
Ia menyebut organisasi buruh berperan sebagai penyambung aspirasi pekerja berdasarkan data dan kondisi nyata di lapangan melalui mekanisme yang sah secara hukum dan konstitusi.
"Ini adalah fungsi kami sebagai representasi pekerja/buruh dalam memperjuangkan hak, kepentingan dan kesejahteraan mereka," kata Sidarta dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).
Dadan berpendapat, terciptanya iklim investasi yang sehat dan produktif tidak hanya dapat dicapai dengan mendengar satu suara saja. Menurutnya, keseimbangan antara berbagai kepentingan perlu dijaga dan dikedepankan.
Ia menilai, pemerintah belakangan ini terkesan hanya mementingkan kepentingan pemodal. Hal ini berpotensi berdampak pada kesejahteraan buruh.
"Oleh karena itu, apabila terdapat pandangan yang memposisikan serikat buruh sebagai penghambat, kami sangat menyayangkan hal tersebut. Lebih-lebih yang dapat memicu pekerja atau buruh menjadi resah," ungkapnya.
