jpnn.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM masih menunggu respons dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (MenPAN-RB) Rini Windyantini soal nasib gaji tenaga honorer di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar.
Ribuan tenaga non PPPK itu belum dibayar selama dua bulan dikarenakan terhambat aturan regulasi MenPAN-RB soal larangan membayar honorer.
Dedi mengatakan pihaknya bakal berdiskusi dengan MenPAN-RB guna membahas larangan pembayaran honorer.
Hal ini penting dibahas sebab menyangkut nasib hak ribuan tenaga honorer yang ada di lingkungan Disdik Jabar.
"Ya, minta nanti. Saya harus minta surat MenPAN-RB untuk Provinsi Jawa Barat, bagaimana nasibnya," kata Kang Dedi Mulyadi ditemui di Bandung, Senin (27/4).
Menurutnya, pihaknya tidak bisa asal membayarkan gaji pekerja. Pemerintah harus berdiskusi dengan pusat guna mencari jalan tengah.
"Karena nanti kalau kami melakukan pembayaran (bisa) disalahkan," ucap dia.
Pekan ini Dedi rencananya akan menemui MenPAN-RB, tetapi hal itu belum terlaksana, karena Menteri Rini yang belum merespons pesan WhatsApp-nya.
