jpnn.com, JAKARTA - SETARA Institute bersama Sustainable-Inclusive Governance Initiative (SIGI) resmi merilis Outlook Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2026.
Dalam laporan tersebut, SETARA Institute menetapkan 10 isu prioritas yang diprediksi akan mendefinisikan tantangan dan peluang strategis bagi iklim usaha di Indonesia selama setahun ke depan.
Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute, Pradnya Wicaksana, mengungkapkan bahwa tantangan utama tahun 2026 masih berakar pada model perekonomian Indonesia yang bersifat ekstraktif.
Model yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam skala besar ini dinilai memiliki risiko tinggi terhadap pelanggaran HAM.
"Data Komnas HAM tahun 2025 menunjukkan korporasi masih menjadi salah satu terlapor tertinggi dengan 452 kasus aduan. Hal ini diperburuk oleh kebijakan seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) dan relaksasi tata kelola lingkungan dalam UU Cipta Kerja yang bersifat regresif bagi pemajuan Bisnis dan HAM," ujar Pradnya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/2/2026).
Selain tantangan, SETARA Institute mencatat adanya peluang strategis melalui tren global yang mulai mewajibkan mekanisme Uji Tuntas HAM atau Human Rights Due Diligence (HRDD).
Pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan regulasi mandatori HRDD sebagai kelanjutan dari Strategi Nasional Bisnis dan HAM 2023.
Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan, menambahkan bahwa adanya putusan progresif Mahkamah Konstitusi, seperti pemisahan UU Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan penguatan mekanisme anti-SLAPP, menjadi angin segar bagi perlindungan ruang sipil dan pekerja.
