jpnn.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memutuskan menghentikan tunjangan perumahan bagi legislator setelah muncul serangkaian demonstrasi pada akhir Agustus 2025.
Keputusan menyetop pemberian tunjangan perumahan setelah pimpinan DPR melaksanakan rapat bersama ketua dan wakil ketua fraksi-fraksi partai parlemen, pada Kamis (4/9).
"DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan hasil rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9).
Selain menyetop tunjangan perumahan, DPR memangkas pemberian tunjangan dan fasilitas legislator meliputi biaya langganan listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
Kemudian, DBR RI dalam rapat Kamis kemarin membuat moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
"Terhitung sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan," ujar Dasco.
Berdasarkan dokumen yang diterima. Berikut pendapatan yang diterima para legislator setelah tunjangan perumahan disetop.
Gaji Pokok dan Tunjangan Jabatan:
