jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Bidang Pertanian dan Kelautan menyatakan mafia beras harus ditindak tegas.
"Kecurangan ini jelas menambah beban penderitaan masyarakat ditengah daya beli yang masih menurun, dan tentu jika tidak segera diberantas, mafia beras ini akan mengancam ketahanan pangan nasional," kata Ketua Bidang Pertanian dan Kelautan PB HMI Romadhon, Selasa.
Romadhon menanggapi kasus yang sedang ditangani Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf sekaligus Kepala Satgas Pangan.
Bareskrim memanggil empat produsen beras untuk diperiksa terkait dugaan pelanggaran kecurangan beras. Keempat perusahaan itu ialah Wilmar Group, PT. Tjipinang Food Jaya, PT. Belitang Panen Raya, dan PT. Sentosa Utama Lestari.
Hal ini merupakan tindaklanjut dari temuan yang dilakukakan oleh Kementerian Pertanian yang melaporkan temuan 212 merek beras di 10 provinsi yang tak memenuhi standar mutu dengan potensi kerugian konsumen mencapai 99 Triliun.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dari hasil pemeriksaan melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 Provinsi, sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78 % dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan.
Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi HET, dan 9,38 % memiliki berat kurang dari klaim kemasan.
Pemeriksaan yang sedang dlkukan oleh Satgas pangan tidak terlepas dari peran Kementerian Pertanian yang berkomitmen kuat memberantas mafia beras.
