bali.jpnn.com, MATARAM - Jajaran Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Rabu (22/4).
Pertemuan ini membahas persyaratan dokumen deskripsi pengajuan Indikasi Geografis (IG) yang berkaitan dengan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati yang didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas dokumen deskripsi IG, khususnya pada aspek uraian karakteristik dan kualitas produk yang dilindungi.
Perwakilan BSN, Bagus Muhammad Irvan menyampaikan bahwa dalam proses sertifikasi SNI terdapat tahapan pengujian dan penelitian yang komprehensif.
Hasil dari proses tersebut dinilai dapat menjadi referensi penting dalam penyusunan dokumen IG, sehingga produk yang diajukan memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Kedua pihak juga membahas peluang kolaborasi dalam pendaftaran kekayaan intelektual lainnya, seperti merek.
Hal ini sejalan dengan kebijakan BSN yang mendorong pelaku UMKM binaannya untuk memiliki merek sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi SNI.
