jateng.jpnn.com, KOTA PEKALONGAN - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, memperpanjang status siaga atau tanggap darurat banjir hingga 13 Februari 2026.
Langkah ini diambil untuk memaksimalkan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, baik yang mengungsi maupun yang bertahan di rumah.
Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengatakan perpanjangan status tersebut memberi ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penanganan banjir, terutama soal distribusi logistik dan bantuan kemanusiaan.
“Status siaga banjir kami perpanjang hingga 13 Februari 2026. Harapan kami pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” kata Afzan, Senin (2/1).
Sebelumnya, Pemkot Pekalongan menetapkan status tanggap darurat banjir pada 17–31 Januari 2026. Status itu kemudian dilanjutkan sejak 1 Februari dan kini resmi diperpanjang hingga pertengahan bulan ini.
Menurut Afzan, perpanjangan status darurat turut memperkuat koordinasi lintas sektor. Dampaknya, dukungan logistik dari berbagai pihak juga bertambah, termasuk dari Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Perpanjangan status ini membuka peluang bantuan tambahan dari Bulog seperti beras dan minyak goreng untuk mendukung kebutuhan logistik dapur umum,” ujarnya.
Dia menjelaskan dapur umum tidak hanya disiapkan pemerintah. Di sejumlah wilayah terdampak, warga juga mendirikan dapur umum secara swadaya karena tidak semua korban banjir memilih mengungsi ke posko yang disediakan.
