jpnn.com - Lembaga Survei Median mengungkap hasil survei media sosial terkait respons publik terhadap instruksi PDIP yang meminta kepala daerah kadernya menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah yang digelar di Magelang, Jawa Tengah.
Survei yang digelar di tengah dinamika politik yang semakin tajam pasca-penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, untuk mengukur bagaimana opini netizen terhadap langkah politik partai berlambang kepala banteng itu.
Peneliti senior Median Ade Irfan Abdurahman menjelaskan survei ini menanyakan langsung kepada netizen apakah mereka setuju atau tidak dengan instruksi PDIP tersebut.
Hasilnya, sebanyak 37,3 persen responden setuju dengan instruksi PDIP, 46,1 persen tidak setuju, dan 16,6 persen bersikap netral atau tidak menjawab.
“Angka ini mencerminkan bahwa publik tidak sepenuhnya sejalan dengan langkah politik PDIP dalam merespons situasi hukum yang menimpa Hasto Kristiyanto. Sebagian besar netizen tampaknya berharap kepala daerah lebih mengutamakan perannya sebagai pejabat publik dibanding sebagai kader partai,” kata Ade saat konferensi pers secara daring, Selasa (25/2).
Survei ini juga mengindikasikan adanya persepsi di kalangan netizen bahwa pejabat publik, khususnya kepala daerah, seharusnya tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah tanpa intervensi politik, terutama dalam kegiatan resmi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Walaupun ada sekitar 37,3 persen netizen yang setuju dengan langkah yang diambil PDIP tersebut,” katanya.
Survei ini dilakukan berbasis media sosial ini pada 21–22 Februari 2025 dengan menggunakan Non-Probability Sampling.
