jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin mengingatkan pemerintah untuk berpedoman pada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
TB Hasanuddin menyebut kerja sama pertahanan antarnegara merupakan hal yang wajar.
“Namun, harus tetap dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan menjunjung tinggi kepentingan nasional Indonesia di atas segalanya,” ungkap TB Hasanuddin, Kamis (13/11).
Pernyataan tersebut disampaikan TB Hasanuddin menanggapi pernyataan resmi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, yang menyebutkan bahwa RI-Australia telah menyepakati perjanjian bilateral guna memperkuat komitmen kedua negara untuk berkonsultasi di tingkat pemimpin dan menteri mengenai isu-isu keamanan.
Dalam rilisnya, PM Albanese menyatakan bahwa kerja sama tersebut juga mencakup identifikasi dan pelaksanaan kegiatan keamanan yang saling menguntungkan, serta mekanisme konsultasi jika keamanan salah satu atau kedua negara terancam, termasuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil secara individu maupun bersama.
Namun, hingga saat ini dokumen resmi perjanjian (treaty) bilateral tersebut belum diterima oleh DPR RI, sehingga belum dapat dilakukan analisis mendalam terhadap isi dan implikasinya.
“Namun, ada dua catatan penting yang bisa kami pahami dari pernyataan PM Albanese,” ujar TB Hasanuddin.
Pertama, kata TB Hasanuddin, frasa kunci yang digunakan dalam pernyataan tersebut adalah 'konsultasi'.
.jpeg)
