jpnn.com, JAKARTA - Bertahun-tahun gaji ASN baik PNS maupun PPPK, guru hingga penegak hukum rendah. Presiden Prabowo Subianto mengungkap penyebabnya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu (20/5).
"Gaji guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum masih rendah karena dipengaruhi lemahnya kekuatan anggaran negara akibat besarnya aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri dalam jangka panjang," kata Presiden Prabowo.
Dia menilai ketidakseimbangan arus kekayaan nasional menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dan pelayanan publik.
Prabowo menyoroti kondisi ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir yang ia sebut sebagai fenomena “inflow-outflow” ekonomi nasional.
Menurutnya, meski Indonesia tidak mengalami krisis ekonomi besar dalam periode tersebut, terdapat ketimpangan arus keluar masuk kekayaan negara.
Presiden memaparkan, berdasarkan data yang dimilikinya, total keuntungan ekonomi Indonesia selama 22 tahun terakhir mencapai USD 436 miliar. Namun, sekitar USD 343 miliar di antaranya justru mengalir ke luar negeri.
"Bagaimana negara bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia kalau dananya dibawa ke luar negeri, makanya itu akan saya ubah," tegasnya.
Selama mekanisme ekspor tidak diubah, maka kondisinya tidak akan berubah. Itu sebabnya, pemerintan kata Prabowo sudah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang mengatur tata kelola ekspor melalui BUMN, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
