jpnn.com - Mulai 1 April, Tiongkok memberlakukan aturan ketat pengelolaan daur ulang baterai EV melalui kebijakan bertajuk Langkah-Langkah Sementara untuk Pengelolaan Daur Ulang dan Pemanfaatan Komprehensif Baterai Bekas Kendaraan Listrik.
Salah satu poin paling krusial dari aturan itu ialah kewajiban baterai EV tetap berada di dalam kendaraan setelah proses pembongkaran.
Kebijakan itu ditujukan untuk menutup celah praktik daur ulang ilegal sekaligus memudahkan pengawasan alur baterai bekas, yang selama ini kerap sulit dilacak.
Sebelumnya, daur ulang baterai EV di China menghadapi sejumlah tantangan besar, mulai dari minimnya infrastruktur, risiko kebakaran, hingga mahalnya proses pembongkaran akibat desain baterai yang belum sepenuhnya terstandarisasi.
Meski begitu, kemampuan teknologi lokal terus meningkat. Pada Oktober 2025, sejumlah perusahaan dilaporkan mampu memulihkan hingga 96,5 persen litium serta 99,6 persen nikel, kobalt, dan mangan dari baterai bekas.
Guna memperkuat pengawasan, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi (MIIT) akan membangun platform informasi nasional yang melacak siklus hidup baterai EV secara menyeluruh—mulai dari produksi, penjualan, penggunaan, hingga daur ulang.
Setiap baterai juga wajib memiliki identitas sesuai standar GB/T 34014.
Aturan itu turut membebankan tanggung jawab langsung kepada produsen dan importir baterai maupun kendaraan listrik.
