jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mempertanyakan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai leading sector atau koordiantor utama penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), serta Sumatera Barat (Sumbar).
Hal demikian dikatakan Said menyikapi kabar TNI yang menalangi dana secara swadaya memobilisasi alat penanganan bencana di Sumatra.
Said mengatakan peristiwa TNI yang menalangi dana penanganan bencana Sumatra tak terjadi apabila BNPB gerak cepat meminta anggaran ke Kemenkeu.
Legislator fraksi PDI Perjuangan itu menyebut masih tersedia dana sekitar Rp 500 miliar dalam alokasi APBN 2025 untuk penanganan bencana di Sumatra.
"Seharusnya apa yang dialami oleh TNI tidak terjadi jika BNPB sebagai leading sector penanganan bencana di Sumatera bisa lebih cepat dalam pengajuan anggaran ke Kemenkeu," kata Said, Kamis (31/12).
Pria kelahiran Jawa Timur (Jatim) itu menyebut Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bakal memberikan dukungan ketika BNPB mengajukan permohonan anggaran.
"Termasuk yang dibutuhkan oleh TNI AD ketika membangun jembatan bailey," ujar Said.
Dia mengatakan peristiwa TNI swadaya menangani bencana perlu menjadi evaluasi ke depan dalam hal koordinasi lintas sektor kementerian dan lembaga.
