jakarta.jpnn.com - Gerakan Muda Untuk Rakyat (GEMURA) menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dijadikan ajang politisasi.
Gemura menilai MBG sebagai langkah strategis negara untuk memastikan generasi muda Indonesia memperoleh akses gizi yang layak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia unggul.
Koordinator Presidium DPP GEMURA Rajih Musa’ad menyayangkan pernyataan kader PDIP yang menyebut MBG memotong anggaran pendidikan hingga Rp 200 triliun.
Dia menjelaskan bahwa anggaran pendidikan dalam APBN memiliki struktur yang terperinci, terukur, serta terdiri dari berbagai pos peruntukan yang telah diatur sesuai amanat konstitusi.
“Penganggaran tersebut tidak disusun secara sepihak, tetapi melalui mekanisme pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR,” ujar Rajih, Jumat (6/3).
Dia menambahkan persetujuan anggaran negara, termasuk alokasi pendidikan, melibatkan Badan Anggaran DPR.
Saat ini, posisi Ketua Badan Anggaran DPR RI dijabat Said Abdullah yang juga merupakan kader PDIP.
“Artinya keputusan anggaran pendidikan adalah hasil pembahasan dan kesepakatan kolektif antara pemerintah dan DPR, bukan kebijakan sepihak yang tiba-tiba mengurangi hak pendidikan rakyat,” kata Rajih.
