jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengevaluasi skema penyaluran dana hibah, salah satunya untuk pondok pesantren.
Keputusan ini diambil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi setelah menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam penyaluran dana tersebut.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai selama ini dana hibah cenderung diberikan kepada yayasan yang memiliki akses politik kuat, sementara lembaga keagamaan kecil yang membutuhkan justru tidak tersentuh.
Dugaan ini mulai terang benderang. Dari data yang diperoleh media dari Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Jabar, lembaga keagamaan yang menerima hibah besar nyatanya memang terhubung dengan akses politik.
Mantan Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang menikmati dana hibah dengan nilai besar saat mendampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil 2018-2023.
Yayasan Perguruan Al-Ruz'han milik Uu yang berada di Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, mendapatkan dana hibah lembaga pendidikan selama empat tahun berturut-turut, dimulai dari tahun 2020-2024.
“Silahkan, boleh,” kata Kepala Biro Kesra Setda Jabar Andrie Kustria Wardana mengizinkan media untuk mengutip data.
Pada tahun 2020, SMKS Al-Ruz'han Tasikmalaya mendapatkan hibah dari Dinas Pendidikan Jabar sebesar Rp59.400.000 dan SMK Al-Ruz'han Manonjaya mendapatkan hibah sebesar Rp600 juta
