jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto kembali mencuat menjelang peringatan Hari Pahlawan pada November mendatang.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa usulan tersebut berasal dari masyarakat, bukan inisiatif pemerintah.
Menurut Gus Ipul, pengusulan nama Soeharto telah melalui proses panjang sesuai mekanisme yang berlaku, dimulai dari tingkat kabupaten hingga kementerian.
“Usulan ini datang dari bawah, dari masyarakat di tingkat kabupaten. Kalau tidak salah, pertama kali Pak Presiden Soeharto diusulkan sejak 2010 dari Sragen. Waktu itu belum memenuhi syarat. Setelah kami periksa kembali tahun ini, ternyata sudah memenuhi syarat,” ujarnya dalam taklimat media seusai mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (29/10).
Dia menjelaskan tim di Kementerian Sosial telah mengkaji secara mendalam terhadap seluruh nama calon penerima gelar pahlawan nasional. Tim tersebut terdiri atas berbagai unsur, termasuk sejarawan, akademisi, dan tokoh agama.
“Kami meneliti usulan dari kabupaten dan provinsi itu. Diperiksa satu per satu, apakah memenuhi syarat atau tidak. Setelah dianggap memenuhi syarat, kami teruskan ke Dewan Gelar,” tutur Gus Ipul.
Kini, Kementerian Sosial telah mengusulkan 40 nama kepada Dewan Gelar, Tanda Kehormatan, dan Tanda Jasa yang diketuai Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Dari jumlah itu, pemimpin orde baru itu termasuk di antara tokoh yang dinilai layak mendapat pertimbangan.
