jpnn.com - JAKARTA - PPPK dan PPPK paruh waktu (P3K PW) merasa dipecah belah oleh salah satu dari enam poin kesepakatan Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan pemerintah daerah hasil Rapat Kerja (raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) pada Senin (8/6) di Senayan, Jakarta.
Mereka kompak mendesak agar gaji berserta tunjangan PPPK dan P3K PW tenaga teknis administrasi juga dibiayai APBN.
Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyoroti keputusan rapat Komisi II DPR RI bersama Mendagri Tito Karnavian dan MenPANRB Rini Widyantini serta unsur pemerintah daerah pada 8 Juni 2026 khususnya poin enam.
Menurut dia, pemerintah dan DPR secara tidak langsung telah memecah belah sesama PPPK dan PPPK paruh waktu karena mengabaikan jabatan tenaga teknis
"Kami menolak keputusan pemerintah dan DPR yang hanya fokus kepada guru, tenaga kependidikan (tendik) dan tenaga kesehatan (nakes). Jangan benturkan dengan saudara-saudara kami tenaga teknis, dong," kata Faisol kepada JPNN.com, Rabu (10/6/2026).
Dia menambahkan, pemerintah dan DPR jangan berpikir jabatan PPPK maupun PPPK paruh waktu hanya guru, tendik, nakes. Jabatan tenaga teknis jumlahnya banyak.
Saat ini, tenaga teknis malah beritanya-tanya, kenapa tendik bisa jadi prioritas yang masuk dalam poin 6 kesimpulan raker, padahal tendik termasuk jabatan teknis juga.
"Pemerintah dan DPR harus memasukkan tenaga teknis untuk dibiayai APBN. Tenaga teknis itu bukan hanya datang jam 8 pagi pulang jam 10," tegasnya.
