jabar.jpnn.com, KOTA BEKASI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi menyoroti marak berdiri media luar ruang berupa reklame yang diduga menyalahi peruntukan bahkan tak mengantongi izin sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah itu.
"Banyak reklame tidak berizin, jumlahnya mencapai ribuan dan itu ditemukan Pemkot Bekasi. Tidak memberikan kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim, Senin (4/8).
Ia menduga ada perusahaan jasa periklanan yang mendirikan tiang reklame tanpa dilengkapi dokumen perizinan resmi seperti reklame yang berdiri di sepanjang Jalan KH. Noer Alie atau sisi Jalan Kalimalang.
Dirinya belum lama ini bahkan menyaksikan reklame yang baru saja terpasang di sekitar Simpang Caman, Jaribening milik sebuah perusahaan. Media luar ruang tersebut diduga tidak dilengkapi izin namun dibiarkan berdiri.
"Saya melihat reklame baru jadi dari perusahaan ASOKA di Caman, di atas tol, diduga tidak punya izin. Ini satu persoalan yang harus menjadi pemikiran untuk kepala daerah," katanya.
"Itu (reklame) di depan yayasan dan sekolah. Dan itu tidak ada izin pihak pengelola tol maupun Pemkot Bekasi. Persoalan ini yang harus bisa dipecahkan Pemkot Bekasi dengan 1.000 lebih reklame tanpa izin serta tidak memberikan kontribusi terhadap PAD," imbuh dia.
Komisi III DPRD Kota Bekasi mendorong kepada Wali Kota Bekasi untuk bisa menyelesaikan persoalan reklame tidak berizin di wilayah itu.
"Jadi Pemkot Bekasi mulai dari sekarang nih, apalagi Wali Kota Bekasi baru. Kita punya semangat yang hebat dan semangat keren untuk bisa menyelesaikan persoalan ini," ucap dia.
