jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 18 organisasi PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih bergerilya ke DPR RI.
Mereka memminta dukungan delapan fraksi untuk memperjuangkan nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketua Umum Aliansi Merah Putih (AMP) Fadlun Abdillah mengatakan dukungan fraksi-fraksi di DPR RI sangat penting.
DPR sebagai perwakilan rakyat bisa mendorong pemerintah memperjuangkan nasib PPPK yang sebagian besar belum mencapai kesejahteraan sebagaimana amanat UU 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kalau PPPK benar-benar disetarakan PNS dari sisi kesejahteraan, pasti tidak akan ada gerakan alih status ke PNS. Kami sudah merasakan PPPK itu mirip honorer, bahkan untuk paruh waktu gajinya di bawah honorer," tutur Fadlun kepada JPNN, Minggu (22/2/2026).
Dia menyampaikan AMP sudah melayangkan surat kepada masing-masing fraksi di DPR RI, yakni Partai Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, PKB, PKS, Nasdem.
Harapannya fraksi-fraksi ini mendengar fakta-fakta yang diungkapkan AMP untuk selanjutnya dibahas dengan pemerintah.
Fadlun mengungkapkan, mereka akan menyampaikan lima tuntutan hasil konsolidasi nasional AMP 30 Januari hingga 1 Februari 2026 sebagai berikut:
.jpeg)
