jpnn.com, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talattov mendorong pemerintah segera merumuskan solusi jalan tengah guna menjaga daya saing industri nasional sekaligus menjamin keberlanjutan rantai pasok gas domestik.
Abra menyampaikan kenaikan harga LNG perlu dilihat secara objektif karena tidak terlepas dari dinamika pasar energi global dan kondisi pasokan gas domestik yang terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
“Kenaikan harga LNG di tingkat konsumen industri tidak terjadi dalam ruang kosong. Ada tekanan besar dari pasar energi global akibat krisis geopolitik, sehingga biaya perolehan LNG di sisi hulu juga meningkat. Karena itu, isu ini perlu dilihat secara utuh dari hulu sampai hilir, bukan hanya dari sisi harga akhir yang diterima industri,” ujar Abra dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, pasokan gas pipa untuk kebutuhan industri terus menurun. Pada 2024, pasokan gas pipa tercatat sekitar 479 BBTUD, kemudian turun 16 persen menjadi sekitar 400 BBTUD pada 2025. Penurunan berlanjut pada 2026 menjadi sekitar 327 BBTUD atau turun sekitar 18 persen.
Selain dipengaruhi penurunan alamiah produksi gas, kondisi tersebut juga berkaitan dengan kebijakan prioritas alokasi gas yang menempatkan sektor industri di bawah kebutuhan kelistrikan.
Akibatnya, kesenjangan antara pasokan gas pipa dan kebutuhan industri semakin melebar sehingga LNG menjadi salah satu alternatif untuk menjaga keberlangsungan pasokan energi.
Ia menjelaskan LNG memiliki rantai pasok yang lebih panjang dibandingkan gas pipa konvensional. LNG harus melalui proses produksi, pencairan, pengapalan, penyimpanan dan regasifikasi, transmisi, hingga distribusi. Sementara gas pipa umumnya hanya melalui tahapan produksi, transmisi dan distribusi.
Meski demikian, Abra mengingatkan bahwa dampak kenaikan harga LNG terhadap industri tetap harus menjadi perhatian pemerintah. Menurut dia, kenaikan biaya energi dapat meningkatkan biaya produksi, menurunkan utilisasi pabrik, mengurangi daya saing industri, hingga berpotensi berdampak terhadap tenaga kerja.
